Dokumen tersebut membahas perjalanan desentralisasi di Indonesia sejak era reformasi, mulai dari latar belakang, pendekatan yang digunakan (big bang atau zig-zag), dan reformasi struktur pemerintahan menurut UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah.
Pemekaran daerah di Indonesia telah meningkatkan jumlah pemerintahan daerah baru secara pesat namun belum diikuti dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah yang berlebihan juga telah menimbulkan beban keuangan bagi pemerintah pusat dan masalah administrasi baru bagi daerah yang dimekarkan.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang secara efektif berlaku sejak Januari 2001, dilanjutkan dengan penggantinya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015. Berkaitan dengan keuangan daerah, diatur dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004.
Desentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan PencapaianIsnu Rahadi Wiratama
Dokumen tersebut membahas tentang desentralisasi fiskal di Indonesia sejak reformasi 1998, termasuk pencapaian dan permasalahannya. Desentralisasi fiskal memberi kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti pengelolaan belanja daerah dan korupsi. Dokumen ini juga membahas
Dokumen tersebut membahas perjalanan desentralisasi di Indonesia sejak era reformasi, mulai dari latar belakang, pendekatan yang digunakan (big bang atau zig-zag), dan reformasi struktur pemerintahan menurut UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah.
Pemekaran daerah di Indonesia telah meningkatkan jumlah pemerintahan daerah baru secara pesat namun belum diikuti dengan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran daerah yang berlebihan juga telah menimbulkan beban keuangan bagi pemerintah pusat dan masalah administrasi baru bagi daerah yang dimekarkan.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang secara efektif berlaku sejak Januari 2001, dilanjutkan dengan penggantinya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 dan terakhir diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015. Berkaitan dengan keuangan daerah, diatur dengan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004.
Desentralisasi fiskal di indonesia : Permasalahan dan PencapaianIsnu Rahadi Wiratama
Dokumen tersebut membahas tentang desentralisasi fiskal di Indonesia sejak reformasi 1998, termasuk pencapaian dan permasalahannya. Desentralisasi fiskal memberi kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Namun, pelaksanaannya menghadapi tantangan seperti pengelolaan belanja daerah dan korupsi. Dokumen ini juga membahas
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang profil Dr. Dadang Solihin dan berisi penjelasan singkat mengenai konsep otonomi daerah di Indonesia. Terdapat beberapa pasal dalam UUD yang mengatur tentang otonomi daerah serta manfaat penerapan otonomi daerah.
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Jerry Makawimbang
Dokumen tersebut membahas tentang konsep otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dokumen juga membahas berbagai sistem penentuan bidang wewenang pemerintah pusat dan daerah serta prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinam
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan tujuan dari otonomi daerah di Indonesia. Secara ringkas, otonomi daerah diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah perkembangan otonomi daerah mulai dari zaman kolonial hingga reformasi beserta peratur
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, termasuk pengertian, latar belakang, tujuan, dan prinsip-prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dalam batasan-batasan tertentu. Tujuannya antara lain mencegah penumpukan kekuasaan dan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. Saat ini pengelolaan wilayah perbatasan masih mengkhawatirkan karena meningkatnya kejahatan di perbatasan. Diperlukan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pembangunan di wilayah perbatasan.
[Ringkasan]
1) Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat;
2) Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diawali sejak masa Orde Baru dengan pemerintahan pusat yang kuat, dan dilanjutkan dengan upaya desentralisasi lebih serius di masa reformasi;
3) Dampak positif otonomi daerah antara
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mereformasi sistem manajemen perbatasan Indonesia agar lebih efektif dan akuntabel. Reformasi perlu dilakukan dengan merancang desain besar pengelolaan kawasan perbatasan secara terencana dan mengubah pendekatan dari semata-mata keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan.
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia, termasuk konsep, tujuan, dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhat
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008taufanfahri
Dokumen tersebut membahas tentang teori desentralisasi dan otonomi daerah, termasuk pengertian, asas, jenis, dan implementasi desentralisasi di Indonesia serta prospek otonomi daerah di masa depan."
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Researcher Syndicate68
ABSTRAK
Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memasuki babak
kedua sejak reformasi 1998, yakni babak pertama berdasarkan UU No. 22 dan 25
Tahun 1999 dan babak kedua berlandaskan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004.
Seluruh komponen stakeholders penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah tentu berharap agar babak ini lebih baik daripada babak
sebelumnya, baik dalam hal desentralisasi administratif maupun desentralisasi
fiskal. Hal ini tidak lain karena kedua hal tersebut – yakni desentralisasi
administratif (pembagian urusan pemerintahan) dan desentralisasi fiskal
(pembiayaan/pendanaan) merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan
sama lain. Tulisan ini mencoba menjelaskan implikasi implementasi desentralisasi
dan otonomi daerah, khususnya terhadap hubungan keuangan Pusat – Daerah,
yang dimulai dengan melihat arah desentralisasi dan struktur pemerintahan masa
depan, reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan Pusat –
Daerah, tahapan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan
mencermati implikasi internal dan eksternal pola hubungan keuangan Pusat –
Daerah.
Pemerintahan pusat dan daerah memiliki hubungan yang teratur dalam penyelenggaraan pemerintahan, keuangan, kerja, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya. Hubungan ini diatur dalam undang-undang dan mencakup pembagian tugas, koordinasi, serta bagi hasil antar tingkat pemerintahan.
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASanawiyah29
Jurnal ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Metodologi PKN MI jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2017. Semoga bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi saya khusunya pembuat jurnal ini.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya mengakibatkan beberapa perubahan struktur pemerintahan daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan memberikan daerah kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dokumen juga menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah di Indonesia serta dampak positif
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat meskipun pelaksanaannya masih jauh dari harapan;
3. Otonomi daerah juga memunculkan
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang profil Dr. Dadang Solihin dan berisi penjelasan singkat mengenai konsep otonomi daerah di Indonesia. Terdapat beberapa pasal dalam UUD yang mengatur tentang otonomi daerah serta manfaat penerapan otonomi daerah.
Implementasi pelaksanaan otonomi daerah dalam konteks desentralisasi pembangu...Jerry Makawimbang
Dokumen tersebut membahas tentang konsep otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dokumen juga membahas berbagai sistem penentuan bidang wewenang pemerintah pusat dan daerah serta prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinam
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan tujuan dari otonomi daerah di Indonesia. Secara ringkas, otonomi daerah diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah perkembangan otonomi daerah mulai dari zaman kolonial hingga reformasi beserta peratur
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah, termasuk pengertian, latar belakang, tujuan, dan prinsip-prinsip otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dalam batasan-batasan tertentu. Tujuannya antara lain mencegah penumpukan kekuasaan dan melibatkan partisipasi masyarakat secara lebih luas.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia. Saat ini pengelolaan wilayah perbatasan masih mengkhawatirkan karena meningkatnya kejahatan di perbatasan. Diperlukan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pembangunan di wilayah perbatasan.
[Ringkasan]
1) Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat;
2) Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diawali sejak masa Orde Baru dengan pemerintahan pusat yang kuat, dan dilanjutkan dengan upaya desentralisasi lebih serius di masa reformasi;
3) Dampak positif otonomi daerah antara
Dokumen tersebut membahas mengenai pentingnya mereformasi sistem manajemen perbatasan Indonesia agar lebih efektif dan akuntabel. Reformasi perlu dilakukan dengan merancang desain besar pengelolaan kawasan perbatasan secara terencana dan mengubah pendekatan dari semata-mata keamanan menjadi pendekatan kesejahteraan.
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia, termasuk konsep, tujuan, dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhat
Teori desentralisasi-dan-otonomi-daerah-edisi-revisi-juli-2008taufanfahri
Dokumen tersebut membahas tentang teori desentralisasi dan otonomi daerah, termasuk pengertian, asas, jenis, dan implementasi desentralisasi di Indonesia serta prospek otonomi daerah di masa depan."
Implikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah terhadap p...Researcher Syndicate68
ABSTRAK
Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah memasuki babak
kedua sejak reformasi 1998, yakni babak pertama berdasarkan UU No. 22 dan 25
Tahun 1999 dan babak kedua berlandaskan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004.
Seluruh komponen stakeholders penyelenggaraan kebijakan desentralisasi dan
otonomi daerah tentu berharap agar babak ini lebih baik daripada babak
sebelumnya, baik dalam hal desentralisasi administratif maupun desentralisasi
fiskal. Hal ini tidak lain karena kedua hal tersebut – yakni desentralisasi
administratif (pembagian urusan pemerintahan) dan desentralisasi fiskal
(pembiayaan/pendanaan) merupakan dua sisi mata uang yang saling berkaitan
sama lain. Tulisan ini mencoba menjelaskan implikasi implementasi desentralisasi
dan otonomi daerah, khususnya terhadap hubungan keuangan Pusat – Daerah,
yang dimulai dengan melihat arah desentralisasi dan struktur pemerintahan masa
depan, reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan hubungan Pusat –
Daerah, tahapan implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan
mencermati implikasi internal dan eksternal pola hubungan keuangan Pusat –
Daerah.
Pemerintahan pusat dan daerah memiliki hubungan yang teratur dalam penyelenggaraan pemerintahan, keuangan, kerja, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya. Hubungan ini diatur dalam undang-undang dan mencakup pembagian tugas, koordinasi, serta bagi hasil antar tingkat pemerintahan.
HUBUNGAN OTONOMI DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIASanawiyah29
Jurnal ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Metodologi PKN MI jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 2017. Semoga bermanfaat bagi yang membacanya dan bagi saya khusunya pembuat jurnal ini.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya mengakibatkan beberapa perubahan struktur pemerintahan daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah."
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan memberikan daerah kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dokumen juga menjelaskan pelaksanaan otonomi daerah di berbagai daerah di Indonesia serta dampak positif
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait;
2. Penerapan otonomi daerah diharapkan dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat meskipun pelaksanaannya masih jauh dari harapan;
3. Otonomi daerah juga memunculkan
1. Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang otonomi daerah di Indonesia dan pengertian otonomi daerah. Sentralisasi yang berlebihan pada era Orde Baru menyebabkan ketiadaan kreativitas daerah. Otonomi daerah diperlukan untuk memberikan kewenangan kepada daerah sesuai dengan aspirasi masyarakatnya.
Dokumen tersebut membahas latar belakang terjadinya reformasi sistem pemerintahan daerah di Indonesia melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. UU tersebut dilahirkan sebagai bagian dari reformasi kebijakan publik pasca jatuhnya rezim Orde Baru untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada pemerintah daerah. Namun dalam perjalanannya, UU tersebut dinilai belum sepenuhnya mem
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain landasan hukum otonomi daerah berdasarkan UUD 1945 dan undang-undang terkait, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, serta perubahan politik di tingkat daerah seperti peran DPRD yang menjadi lebih kuat sejak otonomi daerah.
Ringkasan dari dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pemekaran daerah di Indonesia.
2. Pemekaran daerah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah.
3. Namun, pemekaran daerah yang terlalu pesat di Indonesia menimbulkan beberapa dampak negatif seperti kesulitan keuangan pemerintah daerah dan belum
Dokumen tersebut membahas tentang pemekaran daerah di Indonesia. Pemekaran daerah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan mempersingkat jarak antara pemerintah dan masyarakat. Namun, pemekaran daerah yang terlalu pesat di Indonesia menimbulkan beberapa dampak negatif seperti kesulitan keuangan pemerintah daerah baru dan belum membaiknya pelayanan publik. Diperlukan pedoman
Pemekaran daerah di Indonesia meningkat pesat setelah desentralisasi, namun belum selalu berdampak positif. Pemekaran berlebihan menimbulkan beban keuangan pemerintah pusat dan daerah baru, serta belum tentu meningkatkan pelayanan. Diperlukan kriteria yang lebih ketat untuk mengurangi pemekaran yang tidak bermanfaat.
2. Sejaktahun 2001 Indonesia secara formal telahmenjalankandesentralisasipemerintahan (ekonomi) dengansemangattunggalmemberikankewenangan yang lebihbesarkepadadaerahuntukmengurusdirinyasendiri, termasukurusanekonomi. Dasardiberlakukannyaotonomidaerahsecaramenyeluruhadalahdengandiciptakannya UU No.22/1999 dengandiikutidengan UU No.25/1999 Kedua UU tersebutmengaturtentangpemerintahandaerahdanperimbangankeuanganantarapemerintahpusatdandaerah
3. Pendekatan Big Bang atauZig-Zag Sejarahmencatatbahwaupayadesentralisasidi Indonesia bakayunan pendulum: polazig-zagterjadiantaradesentralisasidansentralisasi Karenapendekatanpemerintahpusat yang sentralistikmakaterjadilahketidakpuasanpadabanyakdaerah-daerah yang kayadanmemberikansumbanganberartibagipendapatannasional. KlimaksdariketidakpuasantersebutmunculketikarezimOrdeBarudigantikandenganrezimReformasidibawahpemerintahanPresidenHabibie. PemerintahanHabibie yang memerintahsetelahjatuhnyarezimSoehartoharusmenghadapitantanganuntukmempertahankanintegritasnasionaldandihadapkanpadapilihanuntukmelakukanpembagiankekuasaandaripemerintahpusatkepadapemerintahdaerah.
4.
5. PemerintahanHabibiememberlakukandasarhukumdesentralisasi, yaitu UU No.22/1999 mengenaiPemerintahan Daerah, dan UU No.25/1999 mengenaiPerimbanganKeuanganantaraPusatdan Daerah. UU No.22/1999 mendelegasikankekuasaantertentukepadapemerintahdaerahdanmembentukprosespolitikdaerah. UU No.25/1999 mendorongdesentralisasidenganmemberikanpembagiansumberdayafiskalkepadapemerintahdaerah. Setelahmenerapkansistem yang amatsentralistik, kedua UU diatasmenegaskanadanyafungsidankewenanganpemerintahdaerah yang lebihbesardibandingkan UU No.5/1975. Olehkarenaitu, beberapapengamatmenyebutditerapkannyapendekatanbig bang, radikal, dalamstrukturpemerintahandandesentralisasifiskalkarenamengubahdrastispolahubunganpusatdandaerah (Ma & Hofman,2002; Alm, Aten, & Bahl, 2001).
6. OtonomidaerahmenurutUndang-UndangNomor 22 Tahun 1999 menawarkanberbagaimacamparadigmadalampenyelenggaraanpemerintahandaerah yang berbasispadafilosofiKeanekaragamanDalamKesatuan. Paradigma yang ditawarkanantara lain: Kedaulatan Rakyat, Demokratisasi, PemberdayaanMasyarakat, PemerataandanKeadilan.
7. Undang-UndangNo.22/1999 menyerahkanfungsi, perosnil, dan asset pemerintahpusatkepadapemerintahpropinsi, kabupaten, dankota. Hal iniberartitambahankekuasaandantanggungjawabdiserahkankepadapemerintahkabupatendankota, sertamembentuksistem yang jauhlebihterdesentralisasidibandingkandengansistemdekonsentrasidankoadministratifdimasalalu (Kuncoro, 2004). UU No.22/1999 memperpendekjangkauanatasdekonsentrasi yang dibatasihanyasampaipemerintahanPropinsi
8. Perubahan yang dilakukan UU initerhadap UU No.5/1974 ditandaidengan (Pratikno, 1999, 2000): Istilahtingkatandaerahotonom (Dati I danDati II) dihapuskan Istilahpemerintahdaerahdalam UU No. 22/1999 digunakanuntukmerujukpadaBadanEksekutif Daerah yang terdiridariKepala Daerah danperangkat Daerah Otonom. Pemerintahanditingkatpropinsihampirtidakberubah. GubernurtetapmenjadiwakilpusatdansekaligusKepala Daerah, danKanwil (instrument Menteri) tetapada. JabatanKepala Wilayah padakabupatendankotasudahtidakdikenallagi.
9. Reformasipenting yang perludicatatadalahsebagaiberikut: Pertama, adabanyaktingkatandalampemerintahandaerahdan level yang manaseharusnyamenerimapelimpahankekuasaanmerupakanpertanyaanmendasar yang muncul. MenurutUU No.22/1999, pemerintahkabupatendankotatelahmenjadi level yang tepatuntukpelimpahankekuasaandanpengelolaansumberdaya
10. Kedua, Reformasistrukturpemerintahanseperti yang telahtercermindalam UU No.22/1999 adalahmemperlakukansemuapemerintahdaerahdi Indonesia secaraadil, denganpengecualianJakarta Hal inimencerminkanpenolakanpemerintahpusatakankonsepfederalismedanmemilihkonsepnegarakesatuan. Konsekuensinya, pembangunanpolitikmemerlukanpemberlakuanduaundang-undangkhususuntuk Aceh dan Papua, yaituderajatotonomidaerah yang lebihbesardiberikankepadapemerintahpropinsidaripadakepadapemerintahkabupatendankota.
11. Ketiga, halpenting lain dalam UU No.22/1999 adalahcakupan yang lebihluasuntukfungsidanaktivitaspemerintah yang diserahkankepadapemerintahdaerah Pemerintahpusathanyamemilikikewenangandantanggungjawabterhadappertahanandankeamanannasional, urusan agama danfungsikhusus lain sepertiperencanaanekonomimakro, sistem transfer fiskal, administrasipemerintah, pengembangansumberdayamanusia, pengembanganteknologidanstandarnasional. Fungsilain yang tidakdisebutkansecarakhususharusdilimpahkankepadapemerintahdaerah, danlebihkhususlagi, UU inimenyebutkantanggungjawabpemerintahdaerahdalampekerjaanumum, manajemenkesehatan, urusanpendidikandankebudayaan, pembangunanpertanian, transportasi, peraturankegiatanmanufakturdanpembangunansumberdayamanusia
12. KajianUU No.22/1999 dan UU No.32/2004 Padabulan September 2004 telahterjadiperubahanbesarmenyangkutperubahanparadigmadansubstansimaterimengenaiotonomidaerahdengandiundangkannyaUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahanDaerah. PengesahanUndang-undangOtonomi Daerah yang baruini, olehsebagiankalangandianggapsebagaikemundurankonseptualdankontekstualbagipelaksanaanotonomidaerah yang sesungguhnya. Pergeserandemipergeseranpemaknaantentangkonsepotonomidaerah yang fundamental dapatditemukandaripergantianUndang-undangtersebut Maknadesentralisasimisalnya, daripenyerahanwewenangpemerintahanolehpemerintahankepaladaerahotonomuntukmengaturdanmengurusurusanpemerintahandalamsistemPemerintahanRepublik Indonesia.
14. Perubahanmendasarjugaterjadipadakonsepotonomidesa yang diaturolehkeduaUndang-Undangini. Undang-UndangNomor 22 Tahun 1999 secaradefinitifmenyebutkan: “Desaataupunkampungnagari, betook, dllmerupakankesatuanmasyarakathukum yang memilikikewenanganmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatsetempatberdasarkanasal-usuldanadat-istiadatsetempat yang diakuidalamsistempemerintahannasionaldanberadadidaerahkabupaten”. Desaadalah “ sekumpulanmanusia yang hidupbersamaatausuatuwilayah, yang memilikisuatuorganisasipemerintahandenganserangkaianperaturan-peraturan yang sitetapkansendiri, sertaberadadibawahpimpinanpimpinandesa yang merekapilihdantetapkansendiri” ( Undang-Undang No.22 Tahun 1999 Pasal 1(o) ).
15. DefinisidesainiternyatajugamengalamiperbedaansejakdisahkannyaUndang-UndangNomor 32 Tahun 2004 ini. DefinisidesasebagaimanadimaksudpadaPasal 1 (12) Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 adalahkesatuanmasyarakathukum yang memilikibatas-bataswilayah yang berwenanguntukmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatsetempat, berdasarkanasal-usuldanadat-istiadatsetempat yang diakuidandihormatidalamSistemPemerintahan Negara KesatuanRepublikIndonesia. Perbedaanmendasarterjadidengandihapuskannyakalimat “beradadidaerahKabupaten”. Penghapusankalimatinimengisyaratkanbahwakewenangan yang diberikan, adalahkewenangan yang diberikanolehpemerintahanpusatdanbukan yang diberikanolehdaerahkarenakedudukannyadidaerahKabupaten. Perubahaninijugaakanmemberikanartibahwasemuawilayahterkecildaridaerahadalahdesabaik yang beradadiKotamadyamaupunKabupaten. Hal iniberbedadengankonsepUndang-undangsebelumnya yang menempatkandesahanyapadadaerahKabupaten.
16. ReformasiHubunganFiskalPusat-Daerah Sejaktahunanggaran 2001 Indonesia memasuki era baruyaitu era desentralisasifiskal. Tujuanumumdariperubahantersebutadalahuntukmembentukdanmembangunsistempublik yang dapatmenyediakanbarangdanjasapubliklokal yang semakinefektifdanefisien, dengantetapmenjagastabilitasmakroekonomi. Hal iniakanberwujuddalambentukpelimpahankewenangankepadatingkatpemerintahanuntukmelakukanpembelanjaan, kewenanganuntukmemungutpajak, danadanyabantuandalambentuk transfer daripemerintahpusatkepemerintahdaerah.
18. Secarakonseptual, desentralisasifiskalmensyaratkanbahwasetiapkewenangan yang diberikankepadadaerahaharusdisertaidenganpembiayaan yang besarnyasesuaideganbesarnyakewenangantersebut. Artinya, pertama-tama beberapatugasdankewenangan yang dipandangefisienditanganiolehdaerahataudengankata lain didelegasikandaripusatkepadadaerah. Kewajibanpemerintahpusatadalahmenjaminsumberkeuanganuntukpendelegasianwewenangtersebut. Hal iniberartibahwahubngankeuanganantarapusatdengandaerahperludiberikanpengaturansedemikianrupa, sehinggakebutuhanpengeluaran yang akanmenjaditanggungjawabdaerahdapatdibiayaidarisumber-sumberpenerimaan yang ada.
19. Impikasi UU No.33 Tahun2004 Seiringdenganprosespembaruanterhadapisuotonomidandesentralisasi, pemerintahtelahmelakukanrevisiatas UU No.25/1999 tentangPerimbanganKeuanganantaraPemerintahPusatdenganPemerintah Daerah menjadi UU No.33/2004. Menurut UU No.25/1999 tersebut, sumber-sumberpendanaanpelaksanaanpemerintahdaerahterdiriatasPendapatanAsli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang sah. PAD terdiridarikomponenPajak Daerah, Retribusi Daerah, hasilpengelolaankekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbanganmerupakanpendanaandaerah yang bersumberdari APBN yang terdiridari Dana BagiHasil (DBH), Dana AlokasiUmum (DAU), dan Dana AlokasiKhusus (DAK). Dana BagiHasilbersumberdaripajakdansumberdayaalam yang dibagikankepadadaerahberdasarkanpresentasetertentu.
20. DalamUU No.33/2004, terjadirevisimengenaidanareboisasi yang semulatermasukbagiandari DAK, kinimenjadibagiandari DBH. DAK merupakandana yang berasaldari APBN dandialokasikankepadadaerah yang dimaksudkanuntukmembantumembiayaikegiatankhususdaerahdansesuaidenganprioritasnasional. UU No.33/2004 mengubahpolabantuandansumbangandaripemerintahpusatkepemerintahdaerahdanberlakuhinggasaatini. SubsidiDaerah Otonomdan Dana Inpresdihapuskandandigantidengan DAU,
21. MenurutUU No.33/2004, DAU bertujuanuntukmengurangiketimpangankemampuankeuanganantardaerah (horizontal imbalance). Jumlah DAU yang dibagikan minimal 26% daripenerimaandalamnegeridanakandibagikankepadaseluruhpropinsidankabupaten/kota. Dalam UU tersebutsecaraeksplisitdisebutkanbahwakriteria DAU didasarkanpadaduafaktorpenting, yaknikebutuhandaerah (fiscal needs) danpotensiperekonomiandaerah (fiscal capacity). Celahfiskal (fiscal gap), yang merupakandasarpenentuan DAU, adalahselisihantarafiscal capacity denganfiscal needs. Dengankata lain, DAU digunakanuntukmenutupcelah yang terjadikarenakebutuhandaerahlebihbesardaripotensipenerimaandaerah yang ada.
22. Untukmenghindarikemungkinanterjadinyapenurunankemampuandaerahdalammembiayaibebanpengeluaran yang sudahmenjaditanggungjawabnya, selainmenggunakan formula fiscal gapperhitungan DAU jugamenggunakanfaktorpenyeimbang yang terdiridari: Lumpsumyang bgerasaldarisejumlahproporsi DAU yang akandibagikansecarameratakepadaseluruhdaerah yang besarnyatergantungpadakemampuankeuangannegara; Transfer daripemerintahpusat yang dialokasikansecaraproporsionaldarikebutuhangajipegawaimasing-masingdaerah. Denganadanyafaktorpenyeimbang, alokasi DAU kepadadaerahditentukandenganperhitungan formula fiscal gapdanfaktorpenyeimbang.
26. Global Corruption Barrometer Indonesia 2005 Sumber: TranparencyInterntional Indonesia, 2005 Keterangan: *) Kisaran 1-5 (semakintingginilaisemakinkorup)